Indonesia Angkat Isu Pengentasan Kemiskinan di KTT ASEAN
 |
| Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkejut saat ia menyadari pemimpin lainnya, termasuk Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, saling berpegangan tangan untuk tradisi ASEAN handshake (berjabat tangan ala ASEAN) saat ia berpartisipasi di upacara pembukaan KTT ASEAN di Manila, Filipina, Senin (13/11/2017). |
JAKARTA, - Pemerintah Indonesia melalui forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Summit ke-31 di Filipina baru-baru ini mengangkat isu tentang pemberdayaan ekonomi sebagai kunci pengentasan kemiskinan.
Topik serupa bukan yang pertama kalinya dibahas, melainkan sebagai
kelanjutan dari bahasan di forum APEC Business Advisory Council (ABAC)
pada KTT APEC di Vietnam, 10-12 November 2017 lalu.
"Presiden Joko Widodo terus memperjuangkan isu kesenjangan dalam
diplomasi international yang melibatkan 21 pimpinan negara APEC,
melihat bahwa kesenjangan ekonomi terjadi di mana-mana, bukan hanya pada
negara berkembang, melainkan juga pada negara maju," kata Ketua ABAC
Indonesia Anindya Bakrie melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Rabu (15/11/2017).
Anindya menjelaskan, Presiden Jokowi juga memaparkan pencapaian
langkah pengentasan kemiskinan dalam tiga tahun terakhir dalam forum
tersebut.
Poin yang dikedepankan adalah bagaimana menciptakan suatu kondisi
yang bisa menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dengan ekonomi yang
berkeadilan di masyarakat.
Dari poin besar itu, tutur Anindya, Presiden Jokowi menjabarkan ke tiga langkah yang telah dilakukan pemerintah.
Pertama, soal program dana desa dan penguatan lembaga dana desa, lalu
program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemberian
Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta program ekonomi digital.
Untuk
program dana desa, Presiden Jokowi menekankan bahwa pemerintah bukan
sekadar mengucurkan dana Rp 800 juta per desa, tetapi juga memberdayakan
dana itu sebagai cash for work.
Adapun total dana desa untuk tahun 2017 mencapai Rp 60 triliun.
Alokasi dana untuk KUR UMKM juga disebut sebagai kunci langsung mengatasi kesenjangan ekonomi.
Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 106,2 triliun untuk KUR UMKM tahun ini.
"Untuk ekonomi digital, pemerintah melihat bahwa itu tidak hanya
menciptakan innovative growth namun berdampak disruptif terhadap kondisi
yang sudah mapan sebelumnya. Pemerintah harus mengambil posisi yang
tepat dalam memfasilitasi transformasi yang tidak selalu mulus dengan
tetap memprioritaskan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan
penciptaan kesempatan kerja yang produktif," tutur Anindya.
Terlepas dari topik pengentasan kemiskinan atau isu kesenjangan
ekonomi, Presiden Jokowi juga membahas pengembangan ekonomi di sektor
maritim.
Fokus pada ekonomi maritim akan berimplikasi pada semakin mudahnya
konektivitas yang membuat biaya pengiriman barang lebih murah dan
pengembangan iklim lingkungan kelautan.
Sumber : kompas.com