HUKUM PENGEBIRIAN DIDUKUNG PRESIDEN MENUAI KRITIT PEGIAT HAM

Foto yang diambil pada 24 April 2014 ini menunjukkan seorang anak perempuan usia 6 tahun asal Banda Aceh yang diduga menjadi korban kekerasan seksual.

Pemerintah Indonesia merencakan hukuman pengebirian bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak lewat penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa pemerintah menganggap perlu pola penanganganan dan hukuman yang memberi efek jera.

"Saat dibahas di rapat terbatas, ternyata presiden menyetujui adanya punishment yang bisa menjadi shock therapy supaya tidak terulang lagi. Paling tidak, pertama, shock therapy, kedua penyelamatan dan perlindungan anak-anak Indonesia," jelas Khofifah dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia.

"Berikutnya, kalau dapat shock therapy, pelaku tidak akan menjadi residivis predator, tidak akan melahirkan korban-korban baru. Para calon pelaku pun akan berhitung, berpikir lagi, bahwa nanti mereka akan mendapat hukuman yang sama."

Seusai rapat terbatas yang berlangsung Selasa (20/10) pemerintah, menurut Khofifah, masih menyiapkan peraturan yang mengatur pemberatan hukuman dalam bentuk pengebirian terhadap pelaku pedofilia tersebut.

Khofifah mengatakan pemerintah boleh menyediakan perpu dalam keadaan kedaruratan atau kegentingan dan dalam pandangannya, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak sudah darurat.

Pengajuan perppu, menurut Khofifah, "sudah menjadi keputusan presiden".

Kategori predator

"Teknisnya belum. Di rapat terbatas ada Jaksa Agung, ada Kapolri, ada Menkes, sekarang lagi proses penyiapan perppu. Apakah nanti polanya seperti di Jerman, bedah saraf libido, atau format seperti di Korea Selatan, Australia, Inggris, menyuntik saraf libidonya, pembahasan format itu belum sampai detil," kata Khofifah.

Khofifah menambahkan rancangan perppu akan memberi penjelasan secara terperinci tentang kategori predator yang bisa mendapat hukuman pengebirian karena saat ini belum ada ukurannya, dengan target selesai pada masa persidangan DPR tahun ini.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pelaku kekerasan seksual jarang mendapat hukuman maksimal 15 tahun penjara karena pembuktian yang tidak optimal di persidangan.

Saat ditanya tentang bagaimana pemerintah bisa menjamin pemberlakuan hukuman ini bisa memberi efek terapi kejut yang diinginkan, Khofifah menjawab, "Ini kan bukan barang baru, di Jerman sejak zaman Nazi, Inggris, Australia, Denmark, Korsel, negara-negara itu memberlakukan regulasi seperti ini pasti sudah dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, apakah perlindungan anak, jadi shock therapy, pembelajaran, bagi pelaku kekerasan."

Rencana ini didukung oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Asrorun Niam Soleh, yang juga hadir dalam rapat terbatas.

"Arahan presiden jelas, dalam rapat terbatas, adalah tolong berikan solusi yang radikal dan cukup memberi goncangan agar pelaku itu jera, dan kalau perlu dengan hukuman yang sangat keras, tidak hanya bagi pelaku kekerasan seksual, termasuk juga, misalnya, warning terhadap sekolah yang melakukan pembiaran terhadap tindak kekerasan di sekolah."

"Ini cara berpikir yang radikal karena kondisi kekerasan dan kejahatan pada anak sudah demikian eskalatif dengan modus yang beragam," ujar Asrorun.

Jaminan hukuman berat?

Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 sudah mengatur hukuman 15 tahun pernjara bagi pelaku kekerasan, namun, Asrorun mengakui, para pelaku banyak yang tidak dijatuhi hukuman 15 tahun karena faktor pembuktian yang tidak optimal, sehingga hal ini tidak memberi efek jera.

Dengan memberlakukan hukuman pengebirian terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah ingin ada efek jera.

Bagaimanapun rencana hukuman pengebirian ini dipertanyakan oleh pegiat HAM Haris Azhar dari Kontras.

"Salah kaprah, yang dilakukan si pemerkosa memang tindakan kejam, biadab, tapi kan cara kita menangani bukan dengan si pemerkosa dikebiri. Kok kedengarannya itu membalas kekejaman dengan kekejaman juga, pengebirian itu kan suatu hal yang kejam. 

Kalau itu ditempatkan sebagai hukuman, apa bedanya dengan peristiwa itu sendiri?"

Haris menyarankan pemerintah seharusnya melihat lagi seperti apa hukuman yang pernah diterapkan pada peristiwa-peristiwa kekerasan seksual terhadap anak.

"Apakah hukuman itu sudah bisa memberikan pemulihan situasi? Kok terulang lagi, kok terulang lagi. Jangan-jangan bukan soal hukumannya berat atau tidak, tapi hanya menyasar pada pelaku, padahal ada faktor-faktor lain yang harus diperbaiki," katanya.

Penegakan hukum, menurutnya, tak bisa hanya dengan menakut-nakuti dan membebankan kesalahan hanya pada pelaku.

Dan pemerintah juga harus melakukan langkah pencegahan, termasuk memastikan keamanan jalur pulang pergi serta fasilitas umum anak-anak maupun memastikan patroli polisi terjadi sehingga anak-anak bisa aman 24 jam.

Sumber: bbc.com

  Image copyright Getty

 

Berbagi :