DOKUMEN RAHASIA BIN TENTANG TOKOH PAPUA MERDEKA BOCOR DI AUSTRALIA

Aaktivis Papua bentrok dengan polisi dalam unjuk rasa menandai ulang tahun ke-53 Gerakan Papua Merdeka di Jakarta pada Desember 2014

SYDNEY - Sebuah dokumen rahasia yang diklaim milik Badan Intelijen Negara (BIN) telah bocor ke kantor berita Australia, Fairfax, yang kemudian mengulasnya dalam laporannya.

Dalam dokumen itu disebutkan pemerintah Indonesia telah menyusun suatu berkas rahasia yang secara rinci mendata "kelemahan" dari tokoh-tokoh Papua, semisal kegemaran pada wanita dan alkohol. Dokumen ini dipakai sebagai strategi untuk menekan gerakan kemerdekaan Papua.

Dokumen yang diberi judul Rencana Aksi Papua, tertanggal Maret 2014 - beberapa bulan sebelum Joko Widodo menjadi presiden. Dokumen itu memiliki logo BIN dan tampaknya berasal dari Deputi II Kepala BIN.

Fairfax Media yang mencoba meminta konfirmasi dari BIN mendapat jawaban bahwa lembaga itu akan mengadakan penyelidikan inetrnal dengan segera untuk mengetahui dari mana sumber dokumen tersebut.

"BIN tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut," kata Direktur Informasi BIN, Sundawan Salya, sebagaimana dilansir oleh Sydney Morning Herald hari ini (3/2).

"Kami melakukan operasi intelijen dan karena itu tidak akan pernah menggunakan dokumen terbuka seperti itu," kata dia.

Menurut Fairfax, dokumen rahasia yang bocor itu menargetkan pemimpin agama, aktivis politik dan mahasiswa Papua yang tinggal di luar provinsi itu.

Dokumen tersebut, menurut Fairfax, memuat daftar kekuatan dan kelemahan sejumlah tokoh Papua dan menjelaskan taktik untuk menekan gerakan pro kemerdekaan di sana. Juga digambarkan bagaimana taktik untuk memecah opini yang ada dalam gerakan pro kemerdekaan.

Di antara tokoh yang masuk dalam daftar itu adalah Markus Haluk, mantan ketua Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia. Dokumen tersebut melaporkan bahwa  Haluk sering menghadiri seminar yang menuntut pembebasan Papua dan selalu mengeritik kebijakan pemerintah.

Menurut dokumen, kekuatannya adalah kemampuannya untuk memotivasi warga pegunungan Papua yang tidak berpendidikan universitas dan menciptakan "propaganda melalui media".

Kelemahannya? "Uang dan perempuan," demikian dokumen yang diperoleh Fairfax Media.

"Saya pikir itu pelecehan terhadap martabat dan karakter saya," kata Haluk kepada Fairfax Media.

"Saya punya istri, saya bukan playboy. Saya tahu ada banyak cara Indonesia (mencapai tujuannya). Ini strategi intelijen, strategi Jakarta untuk membunuh seorang pejuang."

Haluk mengatakan dia tidak akan takut atau panik. "Perjuangan saya adalah untuk menyelamatkan orang Papua. Saya tidak disponsori atau dibayar oleh siapa pun. Dan saya akan terus berjuang sampai kebenaran ditegakkan di Papua."

Tokoh lain yang masuk dalam daftar BIN adalah Beny Dimara. Dia adalah seorang tokoh agama terkemuka yang bekerja dengan mahasiswa Papua di Yogyakarta. Dalam dokumen ia digambarkan sebagai seseorang yang "mengikuti politik separatis".

Namun, kepada Fairfax Media, Beny Dimara mengatakan dia tidak ada hubungannya dengan kegiatan pro-kemerdekaan.

"Saya seorang imam dan perhatian saya  hanya satu, yaitu membuat pemuda Papua lebih baik dalam pengetahuan mereka tentang Tuhan dan dalam pendidikan mereka," kata dia.

Teolog dan aktivis, Benny Giay, juga masuk dalam daftar. Ia digambarkan sebagai  "pendeta terkemuka yang dapat mempengaruhi dan dapat membangkitkan semangat separatis."

"Ini adalah paranoid, ini gila," kata dia, ketika diberitahu tentang keberadaan dokumen itu.

"Mereka (pemerintah) sering mengikuti kami atau mengirim wartawan untuk mewawancarai kami pada topik-topik tertentu. Mereka akan menghadiri konferensi pers, menghadiri pertemuan gereja kami," kata dia.

Dokumen itu juga memuat target minimal dan target maksimal, yang diharapkan dicapai dalam rentang waktu April hingga Oktober 2014.

Target minimal adalah membuat tokoh-tokoh yang ada dalam daftar tersebut tidak mempersoalkan pelanggaran HAM di Papua atau membuat mereka menolak kemerdekaan Papua.

Ada pun target maksimal ialah para tokoh itu mendukung NKRI dan mendukung UU Otonomi Khusus Papua yang kala itu sangat kuat didorong oleh  pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.




Sumber: satuharapan.com

Berbagi :