Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

PLN SIAP CABUT SUBSIDI 18 JUTA PELANGGAN GOLONGAN RENDAH


Warga memeriksa meteran listrik, Warga memeriksa meteran listrik, di Rumah Susun Tanah Tinggi, Jakarta, Selasa, 20 Januari 2015. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta PT PLN (Persero) menyatakan telah merampungkan pendataan pelanggan listrik golongan 900‎ Volt Ampere (VA) yang digunakan oleh masyarakat Indonesia.
Dari pendataan yang dilakukan,  manajemen PLN akan mencabut sedikitnya 18 juta pelanggan.

"Data PLN ada 22 juta pelanggan Rumah tangga 900 Va tapi yang miskin menurut TNP2K ada 4,1 juta pelanggan. Berarti ada sekitar 18 juta pelanggan yang harusnya tidak disubsidi," kata Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun, di Kantor Pusat PLN, Rabu (16/3).

Benny mengungkapkan, adanya pendataan terhadap pelanggan  listrik 900 VA dilakukan guba memastikan pemberian subsidi bagi masyarakat miskin.

Di mana pendataan sendiri dilakukan PLN sejak 18 Januari 2016 selesai 14 Maret 2016.

"Awalnya Kami pilah dulu data per provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Setelah dipilah Kami cetak datanya alamatnya nomor induknya, kami tugaskan pegawai PLN Jalan ke daerah," imbuh Benny.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengatakan pada tahap awal pencabutan subsidi akan dilakukan di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) dengan jumlah pelanggan berkisar 4-5 juta pelanggan. Kendati demikian, pelanggan listrik berdaya 900 VA bisa mengajukan protes jika tidak mampu membayar tarif non subsidi di kemudian hari.

"Untuk langkah awal Jabotabek dan Jawa. Kalau mereka complaint, kita datangi dan minta kartu miskin dari mereka. Karena semangat awalnya adalah kita ingin tertibkan agar memastikan kalau subsidi itu benar-benar bagi rakyat miskin yang berhak dan layak," ungkap Sofyan.

Di tengah wacana pencabutan subsidi listrik, Mantan Dirut BRI ini menyadari bahwa kebijakan manajemen PLN tersebut akan menuai banyak protes dari masyarakat.

Meski begitu, Sofyan menegaskan hal ini harus dilakukan demi kepentingan masyarakat luas.

"Sebenarnya mereka (golongan mampu) jangan teriak ingin dapat subsidi kalau tidak layak dapat hal itu. Ini kan mencuri hak orang miskin. Itu yang tidak ingin kami biarkan," jelas Sofyan.
 
 
 
 
Sumber: cnnindonesia.com